Jejakborneonews.com, Banjarbatu – Gubernur Kalsel Muhidin menyatakan siap menemui aksi demo yang bakal digelar sejumlah aktivis yang melakukan penolakan atas rencana pembentukan Taman Nasional Pegunungan Meratus di Kalimantan Selatan. Hal ini diungkapkan Muhidin usai perayaan Hari Jadi Kalsel ke 75 di Perkantoran Pemprov Kalsel Banjarbaru, Kamis (14/8/2025).
“Kalau memang saya ada di tempat maka akan saya temui,” katanya.
Terkait pegunungan Meratus menurut Muhidin statusnya adalah hutan lindung. Adapun kalau ada masyarakat yang sudah bertempat tinggal di dalamnya maka itu tak menjadi masalah. Artinya hak adat mereka tetap mendapatkan jaminan.
Sementara menurut Muhidin, pembentukan Taman nasional Pegunungan Meratus sudah diusulkan sejak zaman sebelum ia menjadi Gubernur atau masa pemerintahan Gubernur Kalsel terdahulu. “Surat usulan tersebut ditujukan ke menteri, jadi menteri yang menentukannya,” kata Muhidin.
Adapun aksi penolakan TN Pegunungan Meratus dilakukan oleh Aliansi Meratus dan GMPD.
Berdasar catatan jejakborneonews.com, Pemprov Kalsel menggelar Rapat Persiapan Kajian Kebijakan Pengelolaan Pegunungan Meratus Dalam Rangka Usulan Perubahan Fungsi Menjadi Taman Nasional di Banjarbaru, pada Senin 23 September 2024.
Dalam rapat tersebut Gubernur Kalsel terdahulu yaitu Sahbirin Noor atau Paman Birin diwakili Sekda Roy Rizali Anwar dan turut hadir selaku pembicara Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Hanif Faisol Nurofiq dan Direktur Jenderal KSDAE Satyawan Pudyatmoko, dan jajaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)
Sementara para peserta berasal dari pemerintah Kabupaten Balangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Banjar, Kabupaten Kotabaru, Dekan Fakultas Kehutanan Unlam, asisten perekonomian dan pembangunan Kalsel, Kepala OPD Lingkup Kalsel dan pimpinan instansi vertikal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Kalimantan Selatan. Ary
