Foto: Pencari kerja saat Job Fair Kalsel 2025
Jejakborneonews.com, BANJARMASIN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) tengah memasang strategi besar untuk terus memangkas jumlah pengangguran di Bumi Lambung Mangkurat. Fokus utamanya adalah memastikan sekitar 100 ribu warga yang belum bekerja dapat segera terserap di berbagai sektor produktif.
Hal ini menjadi bahasan utama dalam Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian yang digelar di Banjarmasin, Kamis (29/1/2026).
Potret Pengangguran di Kalsel
Berdasarkan data angkatan kerja per Agustus 2025, gambaran ketenagakerjaan di Kalsel adalah sebagai berikut:
* Total Angkatan Kerja: 2,25 Juta orang.
* Penduduk Sudah Bekerja: 2,15 Juta orang.
* Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT): 4,16 Persen.
Meskipun angka 4,16 persen tersebut dikategorikan terkendali, pemerintah menegaskan tidak boleh lengah. Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Miftahul Chair, menyebutkan bahwa penciptaan lapangan kerja harus terus digenjot agar angka ini tidak naik, melainkan terus menurun.
Sektor Informal Masih Dominan, Perlindungan Diperketat
Tantangan besar lainnya adalah struktur pekerja di Kalsel. Saat ini, hanya sekitar 46,5 persen warga yang bekerja di sektor formal (memiliki ikatan kerja resmi). Sisanya, lebih dari separuh tenaga kerja Kalsel masih menggantungkan hidup di sektor informal.
“Kondisi ini menegaskan pentingnya perluasan kesempatan kerja formal. Kita perlu menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru,” ujar Miftahul Chair mewakili Sekda Provinsi Kalsel.
Kawasan Transmigrasi Jadi “Senjata” Baru
Salah satu strategi unik yang diambil Pemprov Kalsel adalah mengoptimalkan kawasan transmigrasi sebagai lumbung lapangan kerja lokal. Selama ini kawasan tersebut identik dengan pertanian, namun ke depan akan didorong ke arah industri pengolahan.
“Kita ingin kawasan transmigrasi tumbuh menjadi kawasan produktif yang mandiri. Ini adalah langkah konkret untuk menyediakan lapangan kerja merata hingga ke pelosok, bukan hanya di perkotaan,” tambahnya.
Sinergi Tekan Pengangguran
Pemerintah menyadari bahwa menekan angka pengangguran tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Rakornis ini melibatkan Kementerian Ketenagakerjaan, BPS, hingga BPJS Ketenagakerjaan untuk memastikan setiap pekerja—baik yang baru terserap maupun yang lama—mendapatkan perlindungan jaminan sosial yang layak.
Dengan penguatan sektor pertanian dan peningkatan industri pengolahan, Kalimantan Selatan optimis mampu menjaga stabilitas ekonomi sekaligus memberikan kepastian masa depan bagi warga yang masih mencari kerja. Ary/MC
