Jejakborneonews.com, BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) merilis Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Tahun 2025, Pemprov Kalsel memaparkan sederet capaian kinerja yang menggembirakan, mulai dari pertumbuhan ekonomi hingga penurunan angka kemiskinan.
Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Prov Kalsel, Rospana Sofian, menegaskan bahwa laporan ini bukan sekadar kewajiban aturan, melainkan bukti tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat Banua.
“RLPPD ini adalah sarana evaluasi dan komunikasi kami kepada masyarakat. Kita ingin warga tahu apa saja yang sudah dicapai dalam pembangunan daerah selama setahun terakhir,” ujar Rospana di Banjarbaru, Jumat (27/3/2026).
Indikator Makro: Hidup Warga Kalsel Kian Membaik
Data menunjukkan tren positif pada indikator kesejahteraan masyarakat sepanjang tahun 2025. Salah satu yang paling menonjol adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalsel yang naik menjadi 76,10 dari tahun sebelumnya yang berada di angka 75,19.
Tak hanya itu, kabar baik juga datang dari sektor ekonomi dan lapangan kerja:
* Angka Kemiskinan Turun: Berhasil ditekan menjadi 3,84% (sebelumnya 4,11%).
* Pengangguran Berkurang: Tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 4,16% (sebelumnya 4,20%).
* Ekonomi Tumbuh: Pertumbuhan ekonomi Kalsel melaju di angka 5,22%, lebih tinggi dibanding tahun 2024 yang sebesar 5,06%.
* Pemerataan Pendapatan: Angka Gini Ratio turun menjadi 0,287, yang menandakan pembagian pendapatan di masyarakat semakin merata.
Pelayanan Dasar Capai Target 100 Persen
Di sektor pelayanan publik, Pemprov Kalsel tampak tancap gas. Urusan wajib seperti kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, hingga ketenteraman masyarakat (Trantibumlinmas) mencatatkan capaian layanan hingga 100 persen.
“Sektor pendidikan juga menunjukkan performa luar biasa dengan layanan mencapai 99,77 persen. Begitu juga dengan sektor sosial yang mencapai target 100 persen dengan serapan anggaran yang sangat efektif,” tambah Rospana.
Dalam hal “dompet daerah”, pengelolaan keuangan Kalsel tergolong sangat sehat. Realisasi pendapatan daerah tahun 2025 melampaui target, yakni menembus Rp11,18 triliun atau sekitar 106,27 persen dari yang direncanakan.
Sinergi untuk Masa Depan Banua
Meski banyak mencetak rapor hijau, Rospana menekankan bahwa pemerintah tidak akan berpuas diri. Fokus ke depan adalah meningkatkan kualitas perencanaan berbasis data agar pelayanan publik semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat hingga ke pelosok.
“Penting bagi kita semua, baik pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota, untuk terus bersinergi. RLPPD ini diharapkan menjadi referensi warga untuk melihat perkembangan daerahnya, sekaligus bahan evaluasi kami untuk bekerja lebih baik lagi,” tutupnya.
Melalui publikasi ini, masyarakat Kalimantan Selatan diajak untuk terus mengawal pembangunan demi terwujudnya Banua yang lebih sejahtera dan berkelanjutan.
Pemprov Kalsel Rilis Angka Kemiskinan dan Pengangguran
