Jejakborneonews.com, Banjarbaru – Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin menghadiri Forum Group Discussion (FGD) bertajuk “Kelapa Sawit Berkelanjutan dan Pengembangan Peternakan Sapi Berkelanjutan Terintegrasi Perkebunan, Tanaman Pangan, Kehutanan dan Pertambangan (P2SBPTKP)” pada Kamis (7/8/2025) siang di , Banjarbaru.
Pada kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka menyambut Hari Jadi ( Harjad ) ke-75 Provinsi Kalimantan Selatan ini, Gubernur H Muhidin menyampaikan total luas lahan perkebunan kelapa sawit di Kalsel mencapai lebih dari 504 ribu hektar. “sekitar 86 persen diantaranya dikelola oleh perusahaan, dan 24 persen oleh pekebun rakyat,” kata Gubernur.
Saat ini telah berdiri 46 pabrik kelapa sawit dan 3 pabrik minyak goreng. “Ini sebagai bukti konkret hilirisasi industri sawit,” papar Gubernur.
Gubernur Muhidin menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berkomitmen untuk mewujudkan tata kelola sawit yang berkelanjutan, meski beberapa tantangan masih dihadapi. Seperti peningkatan produktivitas, penggunaan benih unggul, dan persoalan keterlanjuran aktivitas perkebunan di kawasan hutan.
Gubernur menyampaikan bahwa Pemprov Kalsel bersama Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Kalsel terus melakukan koordinasi dan advokasi, khususnya dalam penguatan industri hilir dan percepatan Sertifikasi ISPO, baik di level industri maupun pekebun rakyat.
Di sisi lain, Gubernur juga mendorong agar seluruh perusahaan di Kalimantan Selatan menyalurkan program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) melalui Pemprov Kalsel agar manfaatnya dapat dirasakan merata di seluruh kabupaten/kota.
“Mengambil contoh seperti BSI yang melalui CSRnya telah meluncurkan Klaster Peternakan Sapi Potong untuk kelompok peternakan di Tanah Laut. Harapan saya, model ini bisa diterapkan di seluruh wilayah Kalsel agar dampaknya bisa dirasakan luas oleh masyarakat,” harap Muhidin.
Gubernur juga menyambut baik kehadiran Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Ade Tri Ajikusumah, untuk memberikan penjelasan lebih lanjut terkait posisi Kalimantan Selatan dalam isu-isu tersebut. Ary
