Jejakborneonews.com, BANJARBARU – Ratusan massa didominasi para sopir angkutan truk yang tergabung dalam Sahabat Anti Kecurangan Bersatu atau yang akrab disapa SAKUTU turun ke jalan unjuk rasa di Banjarbaru Rabu (13/5/2026) siang.
Bukan tanpa alasan, mereka membawa jeritan hati masyarakat kecil yang selama ini kesulitan mendapatkan BBM bersubsidi.
Aksi damai ini menyasar satu titik utama, yaitu Kantor Gubernur Kalsel di Banjarbaru. Dengan membawa spanduk dan orasi yang membakar semangat, massa menuntut keadilan agar hak rakyat atas Biosolar tidak dirampas oleh para mafia.
Sekda Kalsel M Syarifuddin beserta jajaran Pemprov Kalsel serta perwakilan Polda Kalsel serta Danrem Antasari langsung menemui para pendemo yang orasi di halaman Kantor Setdaprov Kalsel.
Berikut adalah poin-poin perjuangan yang mereka suarakan demi kesejahteraan warga Banua:
Kalsel Sedang Darurat BBM
Para pendemo meminta Gubernur Kalsel untuk tidak tinggal diam dan segera menyatakan bahwa daerah kita sedang dalam kondisi Darurat BBM. “Lemahnya pengawasan membuat harga sering tidak stabil dan barangnya pun susah dicari. Masyarakat ingin pemerintah hadir dan bertanggung jawab penuh membenahi distribusi di lapangan agar tepat sasaran,” ungkap Korlap Demo Aliansyah.
Tambah Kuota Biosolar Sekarang Juga
Antrean panjang di SPBU sudah menjadi pemandangan yang melelahkan bagi para sopir dan pekerja kecil. SAKUTU mendesak Gubernur dan Pertamina untuk segera menambah jatah atau kuota Biosolar untuk wilayah Kalimantan Selatan. “Jangan sampai rakyat harus berebut hanya untuk bisa bekerja mencari nafkah sehari-hari,” tambah Aliansyah.
Sikat Habis Mafia dan Oknum Beking
Tuntutan paling keras ditujukan kepada aparat penegak hukum. Massa mendesak Kapolda Kalsel segera membentuk Satgas Khusus Anti Mafia BBM. Mereka meminta polisi menangkap para penimbun, pelansir, dan penjual yang mematok harga jauh di atas harga resmi pemerintah.
Bahkan, SAKUTU dengan tegas meminta agar oknum-oknum aparat yang diduga menjadi “beking” atau pelindung para mafia BBM dan preman yang melakukan pungli di tiap SPBU resmi dapat ditindak sesuai hukum berlaku. Karut-marutnya kelangkaan BBM ini diduga kuat karena adanya permainan di jalur distribusi hingga ke luar daerah seperti Kalteng dan Kaltim.
Transparansi dan Sanksi Tegas buat SPBU Nakal
Masyarakat juga meminta Pertamina lebih terbuka soal data distribusi agar semua orang tahu ke mana larinya BBM subsidi tersebut. Selain itu, mereka menuntut pemerintah berani menutup dan mencabut izin SPBU yang ketahuan bekerja sama dengan para pelansir dan mafia.
“Harapannya sederhana: subsidi dari pemerintah benar-benar sampai ke tangan rakyat yang membutuhkan, bukan malah memperkaya segelintir orang yang rakus,” pungkas Aliansyah.
Demo berakhir setelah tuntutan para sopir dari berbagai daerah di Kalsel mendapatkan Respon. Baik Sekda Kalsel maupun jajaran Polda Kalsel sepakat segera membentuk satgas BBM untuk mencegah penyelewengan BBM bersubsidi. “Kita akan segera membentuk Satgas dalam penanganan BBM bersubsidi bersama jajaran Polda serta TNI,” kata Sekda Kalsel.
Begitu pula perwakilan Polda Kalsel menyatakan siap menindak tegas oknum yang menimbun BBM bersubsidi dan menyelewengkannya. Ary
