Foto/(Arya/jejakborneonews.com) : kondisi kawasan pegunungan di Awang Bangkal Kabupaten Banjar
Jejakborneonews.com, BANJARMASIN – Bayangkan sebuah kawasan hijau seluas 1,7 juta hektar—setara ribuan kali lapangan bola—hanya diawasi oleh 73 orang. Itulah realita pahit yang dihadapi sektor kehutanan di Kalimantan Selatan saat ini.
Kondisi “kurang tenaga” ini menjadi sorotan utama dalam Rapat Kerja Evaluasi Penanganan Ketahanan Pangan pascabanjir yang digelar Komisi II DPRD Provinsi Kalsel, Rabu (7/1/2026). Di tengah upaya pemulihan daerah setelah diterjang banjir, perlindungan hutan menjadi garda terdepan yang mendesak untuk diperkuat.
Kabar Baik di Balik Lahan Kritis
Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalsel, Fathimatuzzahra, membawa angin segar terkait upaya pemulihan lingkungan. Berdasarkan data yang dipaparkannya, luas lahan kritis di Bumi Antasari terus mengalami penyusutan yang signifikan.
* 2013: 640 hektar
* 2022: 478 hektar
* 2024: 378 hektar
“Tren positif ini menjadi indikator bahwa program pemulihan lingkungan kita mulai membuahkan hasil,” ujar Fathimatuzzahra di hadapan anggota dewan.
Satu Polhut Jaga Puluhan Ribu Hektar
Namun, prestasi tersebut dibayangi oleh tantangan besar: minimnya jumlah Polisi Hutan (Polhut). Dengan hanya 73 personel aktif, beban kerja setiap anggota menjadi tidak ideal. Secara kasar, satu orang Polhut harus mengawasi sekitar 23.000 hektar kawasan hutan.
Kondisi ini dinilai menjadi titik lemah dalam pengawasan kawasan hutan, terutama dalam mencegah aktivitas ilegal yang bisa memicu bencana banjir di kemudian hari.
Dukungan Penuh dari Dewan
Ketua Komisi II DPRD Kalsel, H. Muhammad Yani Helmi, merespons serius ketimpangan ini. Baginya, menambah personel Polhut bukan sekadar urusan administrasi, tapi langkah strategis menyelamatkan masa depan Kalsel dari bencana ekologis.
“Kami memberikan dukungan penuh. Penambahan personel Polhut adalah harga mati agar perlindungan hutan kita optimal. Kami di Komisi II berkomitmen mengawal aspirasi ini hingga masuk ke dalam perencanaan anggaran,” tegas pria yang akrab disapa Paman Yani ini.
Rapat ini menyepakati bahwa ketahanan pangan dan mitigasi banjir sangat bergantung pada seberapa kuat kita menjaga “paru-paru” daerah. Tanpa penjaga hutan yang cukup, upaya pemulihan lahan kritis yang sudah berjalan baik bisa terancam sia-sia. (Ary/Dishut Kalsel)
