Jejakborneonews.com, BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berkomitmen kuat dalam upaya pencegahan korupsi, khususnya pada sektor perencanaan dan penganggaran tahun 2025. Hal ini ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi yang diinisiasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), bertempat di Ruang Rapat Idham Chalid, Banjarbaru, Senin (8/9/2025).
Gubernur Kalimantan Selatan H Muhidin melalui Sekretaris Daerah, M. Syarifuddin hadir langsung dalam rapat tersebut. Kehadiran ini menandai keseriusan Pemprov Kalsel dalam memperkuat tata kelola pengadaan barang dan jasa (PBJ) yang transparan dan akuntabel, sekaligus sebagai langkah strategis dalam mencegah praktik korupsi.
Seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemprov Kalsel, termasuk pemerintah kabupaten/kota, mengikuti jalannya rapat untuk menyerap arahan dan strategi pencegahan yang dipaparkan oleh KPK.
Sekda Kalsel, M. Syarifuddin, menyampaikan apresiasi atas inisiatif KPK menggelar rapat ini. Ia menekankan agar tata kelola PBJ di Pemerintah Kalimantan Selatan terus diperkuat.
“Rapat koordinasi ini menjadi momentum penting bagi kita semua untuk kembali memperkuat komitmen dalam pencegahan korupsi. Mari kita pastikan setiap rupiah anggaran yang dialokasikan benar-benar untuk kesejahteraan masyarakat Kalimantan Selatan,” ujarnya.
Dalam paparannya, perwakilan KPK menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam setiap tahapan perencanaan serta penganggaran. Pencegahan korupsi, menurut KPK, harus dimulai sejak proses perencanaan program hingga penetapan alokasi anggaran untuk menutup peluang terjadinya penyimpangan.
Sekda Kalsel, M. Syarifuddin, menyampaikan apresiasi atas inisiatif KPK menggelar rapat ini. Ia menekankan agar tata kelola PBJ di Kalimantan Selatan terus diperkuat.
“Rapat koordinasi ini menjadi momentum penting bagi kita semua untuk kembali memperkuat komitmen dalam pencegahan korupsi. Mari kita pastikan setiap rupiah anggaran yang dialokasikan benar-benar untuk kesejahteraan masyarakat Kalimantan Selatan,” ujarnya.
