Jejakborneonews.com, Banjarbaru – Rencana pembangunan Markas Komando Daerah Militer (Makodam) Lambung Mangkurat di Kalimantan Selatan (Kalsel) semakin dimatangkan. Kesepakatan bersama pembangunan Makodam telah ditandatangani oleh Gubernur Kalsel H. Muhidin, Panglima Kodam XXII/Tambun Bungai Mayjen Zainul Ariffin, serta para Bupati dan Walikota se-Kalimantan Selatan.
Penandatanganan bersejarah ini berlangsung di Gedung Idham Chalid, Banjarbaru, pada hari Rabu, 10 Desember 2025. Pembangunan Makodam ini direncanakan berlokasi di kawasan perkantoran Pemerintah Provinsi Kalsel di Banjarbaru dengan lahan seluas 10 hektar yang telah disiapkan.
Dalam pembahasan, disepakati nama Kodam yang diusulkan ke pusat adalah Lambung Mangkurat karena faktor historis dan kedekatan sejarah dan budaya daerah Kalsel. Sementara untuk penomoran Kodam akan diserahkan kepada Kementerian Pertahanan. Namun dulu pernah berdiri Kodam X/Lambung Mangkurat.
Mandat Presiden dan Sejarah Kodam X/Lambung Mangkurat
Pembangunan Kodam Lambung Mangkurat merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden Prabowo Subianto untuk memastikan setiap provinsi di Indonesia memiliki Kodam sendiri.
Secara historis, Kalsel pernah memiliki Kodam X/Lambung Mangkurat, namun lembaga tersebut dilikuidasi pada tahun 1985 karena alasan strategis seperti restrukturisasi dan efisiensi serta Optimalisasi. Berdirinya kembali Kodam ini menandai penguatan kembali pertahanan teritorial militer di wilayah Kalsel.
Anggaran dan Skema Pembiayaan (Sharing Budget)
Total anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan markas Kodam ini diperkirakan mencapai Rp 256 Miliar, dengan proyeksi penyelesaian pembangunan pada tahun 2027 mendatang.
Gubernur Kalsel, H. Muhidin, menjelaskan bahwa pembiayaan pembangunan akan menggunakan skema sharing budget antara Pemerintah Pusat dan Daerah, berdasarkan kesepakatan dengan Menteri Pertahanan (Menhan) RI dan Pangdam Tambun Bungai.
“Pembiayaan akan dibagi atau sharing yakni 50 persen anggaran daerah yakni dari Pemprov dan pemerintah kabupaten kota se-Kalsel serta 50 persen dari anggaran Kemenhan,” tegas Gubernur Kalsel.
Selain itu direncanakan pembangunan bakal dimulai pada tahun anggaran 2026 sesuai dengan Renstra dan desain bangunan utama dan barak yang sudah dipaparkan oleh Asrendam Tambun Bungai Kolonel Inf Rudi S pada saat sebelum penandatangan kesepakatan.
Prioritas Nasional dan Keamanan Teritorial
Pangdam Tambun Bungai, Mayjen Zainul Ariffin, menyatakan bahwa pembangunan Kodam ini selaras dengan prioritas pembangunan nasional dan merupakan rencana strategis.
Dengan berdirinya Kodam, diharapkan akan:
• Mendukung pembangunan setempat.
• Meningkatkan pelayanan masyarakat.
• Memperkuat pengamanan teritorial wilayah Kalsel.
“Pembangunan Kodam merupakan rencana strategis nasional dalam rangka mendukung pembangunan di daerah sekaligus meningkatkan pelayanan dan pengamanan wilayah,” ujar Mayjen Zainul Ariffin.
Nota Kesepakatan Lain
Selain agenda pembangunan Makodam, dalam kegiatan tersebut juga dilakukan penandatanganan nota kesepakatan terkait pembangunan gerai pergudangan di Koperasi Merah Putih yang akan didirikan di seluruh desa dan kelurahan se-Kalsel.
Acara penandatanganan ini turut dihadiri oleh unsur Forkopimda Kalsel, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemprov Kalsel, serta jajaran Korem 101/Antasari dan para Komandan Kodim (Dandim) wilayah Kalsel. Ary
