Jejakborneonews.com, BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menunjukkan komitmennya dalam urusan “kejujuran” anggaran. Tepat pada Selasa (31/3/2026), Gubernur Kalsel H. Muhidin resmi menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Tahun 2025 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalsel.
Acara yang digelar di Auditorium BPK RI Banjarbaru ini bukan sekadar seremoni, melainkan kewajiban undang-undang yang dipenuhi tepat waktu oleh sang Gubernur.
Berharap Predikat Terbaik
Sambil didampingi Sekdaprov Muhammad Syarifuddin, Gubernur Muhidin menyerahkan dokumen laporan tersebut langsung kepada Kepala BPK RI Perwakilan Kalsel, Adriyanto. Harapannya pun jelas: tata kelola keuangan Banua harus semakin berkualitas.
“Mudah-mudahan LKPD kita nanti rapi semua, dan kita kembali mendapatkan penilaian yang baik,” ujar H. Muhidin optimis di hadapan para kepala daerah se-Kalsel.
Gubernur Ajak Kepala Daerah “Kuliah” Bareng BPK
Tak hanya menyerahkan laporan, Gubernur juga melontarkan ide anyar. Ia mengajak seluruh Bupati dan Walikota di Kalsel untuk rutin menggelar pembekalan atau bimbingan soal pengelolaan keuangan setiap bulan dengan mengundang pihak BPK RI sebagai mentornya.
Tujuannya: supaya aparatur daerah makin mahir mengelola uang rakyat dan tidak ada kesalahan administrasi di kemudian hari.
Sekilas Tentang Pemeriksaan BPK:
* Waktu Pemeriksaan: Dimulai 25 April hingga 2 Mei 2026 (selama 28 hari kerja).
* Tujuan Utama: Memberikan opini kewajaran (apakah laporan sudah jujur dan sesuai standar), mengecek kepatuhan aturan, serta memastikan sistem pencegahan kecurangan berjalan efektif.
Bahas Program “Komcad” dan Dana CSR
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga menyentil soal program Komponen Cadangan (Komcad) dari Kemenhan. Ia berencana mengirimkan 50 utusan dari setiap kabupaten/kota untuk ikut serta.
Menariknya, Gubernur sempat berkonsultasi kepada BPK mengenai peluang penggunaan dana CSR swasta untuk membiayai kegiatan ini, mengingat anggarannya belum masuk dalam APBD murni. Sebuah langkah proaktif untuk memastikan program tetap jalan tanpa menabrak aturan keuangan.
Penyerahan laporan ini dilakukan serentak oleh para pemimpin daerah lainnya, mulai dari Walikota Banjarbaru Erna Lisa Halaby hingga kepala daerah dari ujung Tabalong sampai Kotabaru. Kekompakan ini menunjukkan bahwa seluruh wilayah di Kalsel punya semangat yang sama dalam hal transparansi anggaran. Ary/Adpim Kalsel
Foto: Septian Saputra
Gubernur Kalsel Wacanakan Pembekalan Keuangan BPK
