Foto/Tribunnewsupdate
Jejakborneonews.com, SAMARINDA – Sempat jadi buah bibir warga Kalimantan Timur, pengadaan mobil dinas mewah untuk Gubernur Kaltim akhirnya resmi dibatalkan. Gubernur Rudy Mas’ud memutuskan untuk mengembalikan mobil jenis Range Rover seharga Rp8,49 miliar tersebut setelah mendengar banyaknya masukan dan kritik dari masyarakat.
Keputusan “putar balik” ini pun langsung direspon cepat oleh jajaran Pemprov Kaltim sejak Jumat (27/2/2026) lalu.
Mendengar Suara Rakyat
Kepala Diskominfo Kaltim, Muhammad Faisal, menegaskan bahwa Gubernur sangat menghargai kritik yang datang. Alih-alih lanjut menggunakan fasilitas mewah tersebut, anggaran miliaran rupiah itu kini diperintahkan untuk segera masuk kembali ke kantong kas daerah.
“Bapak Gubernur berterima kasih atas kritik konstruktif dari masyarakat. Beliau sudah instruksikan agar proses pembatalan dipercepat,” ujar Faisal, Minggu (1/3/2026) malam dikutip dari laman Tribunnewsupdate.
Mobilnya Masih “Gres” di Jakarta
Usut punya usut, mobil canggih tipe hybrid (bisa listrik dan BBM) ini ternyata belum sempat mencicipi aspal Kaltim. Kendaraan tersebut masih terparkir rapi di Kantor Badan Penghubung Kaltim di Jakarta dan belum pernah digunakan sama sekali sejak serah terima November lalu.
Pihak penyedia barang, CV Afisera Samarinda, kini diminta untuk menyetorkan kembali dana tersebut ke kas daerah paling lambat 14 hari setelah unit mobil diterima kembali oleh mereka.
“Gubernur Nggak Pilih Merek”
Muncul pertanyaan, kenapa spesifikasinya bisa semahal itu? Tim Ahli Gubernur (TAGUPP), Sudarno, memberikan penjelasan bahwa Gubernur sebenarnya tidak ikut campur dalam urusan teknis seperti kapasitas mesin atau merek mobil.
“Gubernur tidak mengurusi spek detail sampai CC atau model apa. Beliau hanya menyampaikan kebutuhan operasional untuk mobilitas di lapangan dan menyambut tamu negara seperti menteri atau kedutaan. Urusan merek dan teknis itu ranahnya tim anggaran di bawah,” jelas Sudarno.
Awalnya, pilihan jatuh pada mobil hybrid karena infrastruktur pengisian listrik di Kaltim yang belum merata. Namun, demi menjaga perasaan dan kepercayaan masyarakat, fasilitas tersebut akhirnya diputuskan untuk dilepas.
Transparansi Jadi Kunci
Pemprov Kaltim menjadwalkan jumpa pers resmi pada Senin (2/3/2026) ini untuk menjelaskan detail pembatalan tersebut kepada publik. Langkah ini diharapkan bisa meredam kegaduhan dan membuktikan bahwa pemerintah daerah siap dikritik demi kebaikan bersama. Ary/###
