Jejakborneonews.com, MARTAPURA, BANJAR – Sejak ditetapkannya status Tanggap Darurat Bencana Banjir pada 30 Desember 2025 lalu, Pemerintah Kabupaten Banjar melalui Dinas Sosial (Dinsos) terus bergerak masif memenuhi kebutuhan pangan warga. Hingga Jumat (2/1/2026) sore, dapur umum telah melayani belasan ribu porsi makanan siap saji yang tersebar di wilayah terdampak paling parah.
Peta Distribusi Ribuan Porsi Makanan
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Banjar, Erny Wahdini, menjelaskan bahwa operasional dapur umum ini terbagi di beberapa titik krusial guna menjangkau populasi terdampak yang luas.
* Martapura Timur: Melayani kebutuhan pangan bagi sekitar 6.000 warga.
* Martapura Barat: Memasok sekitar 5.000 porsi makanan per hari.
* Sungai Tabuk: Diproyeksikan akan melayani sekitar 5.000 porsi seiring dengan perpindahan unit dapur umum provinsi ke wilayah tersebut.
* Martapura Kota: Terpusat di Desa Pasayangan Barat dan beberapa titik strategis lainnya.
Kolaborasi Lintas Sektor
Operasional dapur umum ini merupakan hasil kerja keras kolektif. Dinsos mengelola langsung tiga unit dapur umum, yang diperkuat dengan bantuan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan serta dapur umum dari Brimob Polda Kalsel.
“Dapur umum Dinsos provinsi Kalsel saat ini bergeser ke Sungai Tabuk, namun tetap kami dukung logistiknya dari Pemkab Banjar. Begitu juga dapur umum Brimob, kami terus suplai bahan logistiknya,” jelas Erny Wahdini, kepada wartawan jejakborneonews.com.
Pengelolaan di lapangan dilakukan secara gotong royong dengan melibatkan Tagana, Pramuka, Karang Taruna, serta jajaran aparat kecamatan.
Logistik dan Sistem Distribusi
Menu yang disediakan dirancang untuk kepraktisan namun tetap bergizi, meliputi nasi, mi goreng, telur, sarden, hingga nasi goreng. Mengenai frekuensi pembagian, Dinsos menyesuaikan dengan permintaan warga dan efektivitas anggaran yang tersedia.
Menanggapi isu penumpukan barang, Erny menegaskan bahwa pihaknya selalu berkoordinasi ketat dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Banjar agar penyaluran tepat sasaran.
“Kami terus berkomunikasi dengan BPBD supaya tidak terjadi tumpang tindih (overlap). Jika terlihat ada logistik yang menumpuk, itu sebenarnya sedang menunggu jadwal keberangkatan distribusi ke lokasi tujuan,” pungkas Erny.
Komitmen Pelayanan
Total terdapat sekitar enam hingga tujuh titik dapur umum yang logistiknya disuplai penuh oleh Dinas Sosial. Jumlah ini masih bersifat dinamis dan dapat bertambah melalui unit mandiri BPBD sesuai dengan eskalasi kebutuhan warga di lapangan. Pemerintah berharap langkah ini dapat menjamin tidak ada warga terdampak banjir yang mengalami kelaparan di tengah masa tanggap darurat. (Dhani)
