Jejakborneonews.com, Banjarmasin – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan sedang tancap gas untuk memastikan seluruh pekerja, baik yang bekerja di kantor maupun pekerja mandiri, terlindungi oleh jaminan sosial. Langkah ini dilakukan agar masyarakat memiliki jaring pengaman ekonomi yang kuat saat menghadapi risiko kerja.
Hal tersebut ditegaskan oleh Gubernur Kalsel, H. Muhidin, melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, H. M. Syarifuddin, dalam acara diskusi khusus bersama BPJS Ketenagakerjaan di Fugo Hotel Banjarmasin, Rabu pagi, 15 April 2026.
Gubernur menjelaskan bahwa perlindungan jaminan sosial ini bukan sekadar kewajiban aturan, tetapi sudah menjadi prioritas nasional. Tujuannya mulia, yakni menjaga ketahanan ekonomi keluarga pekerja jika terjadi hal yang tidak diinginkan.
Pentingnya Jaminan untuk Semua Kalangan
Saat ini, cakupan kepesertaan jaminan sosial di tingkat nasional masih di angka 35 persen. Di Kalimantan Selatan, Kabupaten Balangan dan Tanah Bumbu menjadi daerah dengan jumlah kepesertaan tertinggi. Gubernur berharap daerah lain segera menyusul demi kesejahteraan warga.
Masyarakat kita sangat butuh perlindungan ini. Mulai dari pekerja bangunan, kaum masjid, ustaz, hingga guru mengaji. Jika mereka meninggal dunia, kita ingin masa depan pendidikan anak-anak dan kehidupan keluarga yang ditinggalkan tetap terjamin, ujar Gubernur dalam sambutannya.
Tantangan dan Target Tahun 2026
Pemerintah Provinsi Kalsel mematok target cukup tinggi tahun ini. Jika sebelumnya angka kepesertaan berada di 42 persen, tahun 2026 ini ditargetkan naik menjadi 48 persen.
Untuk mencapai itu, Pemprov akan memperkuat pengawasan terhadap perusahaan agar patuh mendaftarkan karyawannya. Selain itu, sinkronisasi data kependudukan dan kerja sama antarinstansi daerah akan terus diperketat.
Kisah Nyata Manfaat Jamsostek
Keuntungan menjadi peserta jaminan sosial dirasakan langsung oleh seorang pemuda bernama Arif. Meskipun sang ayah yang merupakan pegawai Bank Kalsel telah wafat dua tahun lalu, Arif tetap bisa melanjutkan kuliahnya hingga semester 4 di Universitas Lambung Mangkurat berkat beasiswa dan manfaat dari jaminan sosial ayahnya.
Dalam acara tersebut, Sekdaprov juga menyerahkan secara simbolis santunan kematian kepada dua ahli waris dengan nilai masing-masing 42 juta rupiah.
Strategi Jitu BPJS Ketenagakerjaan
Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Kalimantan, Ady Hendratta, memberikan apresiasi atas komitmen Pemprov Kalsel. Ia mengungkapkan bahwa sepanjang tahun 2025 saja, total klaim yang dibayarkan di Kalsel mencapai 1 triliun rupiah untuk lebih dari 85 ribu pengajuan.
Untuk mengejar target tahun ini, beberapa skema disiapkan, antara lain:
1. Mewajibkan penerima KUR dan kontraktor proyek bangunan untuk terdaftar.
2. Mendorong perusahaan menggunakan dana CSR guna melindungi pekerja rentan di sekitar mereka.
3. Memanfaatkan anggaran daerah serta Dana Bagi Hasil sawit untuk membiayai iuran pekerja informal.
Dengan sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota, diharapkan seluruh pekerja di Bumi Lambung Mangkurat bisa bekerja dengan tenang karena merasa terlindungi oleh negara. Ary
Pemprov Kalsel Target 48 Persen Pekerja Punya Jaminan Sosial
