Jejakborneonews.com, BANJARBARU – Kabar bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun tenaga kontrak di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Meskipun pemerintah pusat sempat memberikan lampu hijau soal opsi kerja dari rumah atau *Work From Home* (WFH), Gubernur Kalsel, H. Muhidin, mengambil keputusan berbeda.
Orang nomor satu di Kalsel ini menegaskan bahwa seluruh pegawai tetap wajib masuk kantor seperti biasa. Keputusan ini diambil usai rapat koordinasi di Ruang Aberani Sulaiman, Setdaprov Kalsel, Senin (6/4/2026).
### Kalsel Masih Aman dan Terkendali
Menurut Gubernur Muhidin, saat ini tidak ada alasan mendesak untuk memberlakukan WFH di Banua. Kondisi mobilitas dan pelaksanaan pekerjaan di Kalimantan Selatan dinilai masih sangat lancar dan terkendali.
> “Hari ini kita rapatkan kembali, hasilnya tidak ada WFH. Di sini tidak ada kendala, semua terkendali, baik dari sisi jalanan (mobilitas) maupun pekerjaan,” ujar Gubernur Muhidin dengan tenang.
>
### Takut Dianggap “Libur Tambahan”
Salah satu alasan kuat di balik kebijakan ini adalah agar kinerja pelayan masyarakat tidak kendor. Gubernur khawatir, jika WFH diterapkan, sebagian pegawai justru menganggapnya sebagai hari libur terselubung.
Apalagi, saat ini teknologi sudah sangat canggih. Pekerjaan memang bisa dipantau lewat *handphone*, namun kehadiran fisik di kantor dinilai jauh lebih efektif untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap maksimal.
“Kalau WFH, dikhawatirkan dianggap seperti libur. Bisa saja nanti malah dipakai buat jalan-jalan ke luar daerah. Ini yang kita antisipasi agar tidak ada penyalahgunaan waktu kerja,” tambahnya.
### Tetap Produktif dengan Pelatihan
Alih-alih memulangkan pegawai ke rumah, Pemprov Kalsel justru ingin tancap gas meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Ketimbang WFH, Gubernur lebih memilih mengisi waktu kerja dengan kegiatan yang bermanfaat bagi kapasitas pegawai.
Contohnya, pada hari Jumat mendatang, para pejabat Eselon III akan dikumpulkan untuk mengikuti pelatihan Manajemen Risiko yang bekerja sama dengan BPKP.
“Ini upaya kita untuk meningkatkan kapasitas pegawai sekaligus tetap mengontrol kinerja mereka agar tetap terpantau,” pungkasnya. Ary
Gubernur Kalsel Putuskan Tak Ada WFH
