Jejakborneonews.com, Banjarbaru – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) menggelar Focus Group Discussion (FGD) terkait penyusunan strategi dan kebijakan fiskal daerah yang efektif dan berkelanjutan. Kegiatan ini dihadiri langsung Gubernur Kalsel, H. Muhidin, bersama para Bupati/Wali Kota se-Kalimantan Selatan.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur H. Muhidin menyampaikan bahwa forum ini digelar sebagai upaya menyikapi kondisi penurunan transfer dana pusat ke daerah tahun 2026 yang mencapai hampir 50 persen. Menurutnya, situasi ini memerlukan strategi bersama agar pembangunan tetap berjalan, meskipun dengan anggaran yang lebih terbatas.
“Memang ada pengurangan cukup besar dari pusat, hampir 50 persen. Beberapa Kabupaten/Kota terkena dampaknya, seperti Tanah Bumbu hingga 49 persen, sementara yang paling rendah di Hulu Sungai Tengah sekitar 11 persen. Untuk itu kita harus mengatur kembali prioritas anggaran yang ada,” kata H. Muhidin, Banjarbaru, Kamis (2/10/2025).
Gubernur H. Muhidin menegaskan bahwa meskipun terjadi penurunan dana transfer, Pemerintah Provinsi Kalsel tidak akan menaikkan pajak daerah. Sebaliknya, pemerintah tetap berkomitmen memberikan insentif serta menjaga beban masyarakat agar tidak semakin berat.
“Kita pastikan meskipun ada pengurangan dari pusat, pajak tidak akan dinaikkan. Masyarakat jangan sampai terbebani. Pemerintah hadir untuk menjaga kesejahteraan mereka, agar masyarakat tetap tenang dan kita pun bisa bekerja dengan nyaman,” tegasnya.
Ia menekankan agar pemerintah daerah mampu menyesuaikan program pembangunan, khususnya dengan lebih memprioritaskan kegiatan yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat.
“Pekerjaan yang penting, yang benar-benar dibutuhkan masyarakat, itu yang didahulukan. Kalau ada pembangunan yang bisa ditunda, sebaiknya diatur kembali agar anggaran tetap terkendali,” jelasnya.
Lebih lanjut, Gubernur H. Muhidin menilai FGD ini menjadi forum penting untuk merumuskan strategi fiskal yang efektif, realistis, dan berkelanjutan. Dengan adanya koordinasi lintas daerah, ia berharap kebijakan yang diambil dapat menjaga stabilitas pembangunan di Kalsel.
“FGD ini menjadi wadah untuk menyatukan pandangan. Kita ingin agar kebijakan fiskal daerah bisa lebih adaptif, tetap berkeadilan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” tutupnya. MC Kalsel
