Jejakborneonews.com, Banjarbaru – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menemukan adanya dugaan belanja perjalanan dinas fiktif. Besar dugaan penyimpangan anggaran senilai Rp900 juta lebih, ditemukan pada laporan keuangan pemerintah daerah tahun 2024.
Perjalanan fiktif alias palsu itu, menjadi salah satu ratusan permasalahan yang terungkap hasil pemeriksaan terhadap 14 pemda se-Kalsel. Kategorinya masuk dalam kerugian negara/daerah, menyebabkan berkurangnya kekayaan daerah berupa uang dan barang.
Laporan BPK mencatat, temuan tersebut termasuk bagian dari 163 permasalahan terkait kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Total nilainya mencapai Rp86,5 miliar lebih.
BPK juga mencatat adanya potensi kerugian daerah sebesar Rp13,87 miliar, kekurangan penerimaan Rp13,7 miliar. BPK juga menemukan sejumlah pelanggaran administrasi lainnya.
Kepala Sekretariat BPK Perwakilan Kalsel, Aliansyah mengatakan, hasil tersebut untuk memastikan pengelolaan keuangan dilakukan secara transparan dan akuntabel. “Itu ditemukan dari 14 pemda se-Kalsel,” katanya, saat Media Workshop bertema Sinergi BPK dan Media untuk Negeri di Banjarbaru, Kamis (16/10/2025).
Pihaknya terus mendorong pemerintah daerah untuk menindaklanjuti dan mempercepat penyelesaian administrasi tersebut. “Temuan-temuan yang masih gantung diharapkan segera dituntaskan,” ujar Aliansyah.
Ia menambahkan, BPK akan menjadwalkan pertemuan dengan pemerintah daerah, untuk mengevaluasi sejauh mana tindak lanjut terhadap temuan-temuan tersebut. “Kami ingin memastikan ada pengurangan rekomendasi yang belum ditindaklanjuti,” ucapnya.
Berdasarkan hasil pemantauan hingga Semester I 2025, total kerugian daerah yang tercatat mencapai Rp503,9 miliar, dengan Rp72,5 miliar. Beberapa di antaranya sudah diangsur, Rp258 miliar sudah dilunasi, namun masih ada Rp173,1 miliar yang belum diselesaikan.
Tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan atau TLRHP BPK Kalsel periode Semester I 2025 juga dipantau melalui aplikasi SMART. Datanya menunjukkan sebanyak 12.878 rekomendasi atau 83,06 persen telah sesuai rekomendasi.
Sebanyak 2.081 rekomendasi atau 13,42 persen belum sesuai. Kemudian 96 rekomendasi atau 0,62 persen belum ditindaklanjuti.
Ada pula 449 rekomendasi atau 2,9 persen tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan sah. Secara keseluruhan, terdapat 15.504 rekomendasi yang telah dipantau BPK Kalsel dalam kurun waktu tersebut. (RRI/Dicky Munadi)
