Jejakborneonews.com, Banjarbaru – Sejumlah jabatan strategis lingkup Pemprov Kalsel masih kosong selama pimpinan Gubernur Kalsel Muhidin dan Wagub Hasnuryadi. Posisi jabatan tersebut masih diduduki pelaksana tugas yang ditunjuk oleh Gubernur Kalsel.
Menurut penelusuran jejakborneonews, setidaknya ada 12 jabatan strategis yang lowong, baik eselon II maupun III.
Dua di antara posisi strategis adalah jabatan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalsel yang hingga kini belum memiliki pejabat definitif.
Gubernur Kalsel Muhidin usai melantik 11 pejabat pimpinan tinggi Pratama di Gedung Idham Chalid Banjarbaru mengungkap pengisian jabatan masih lowong dipastikan akan segera dilakukan dalam waktu dekat. “Proses pengisian jabatan tersebut akan segera dilakukan melalui mekanisme lelang terbuka sesuai aturan yang berlaku,” katanya, Senin (13/10/2025).
Ia mengaku, pengisian jabatan ini tidak bisa serta merta dilakukan secara tergesa-gesa. Dirinya harus memastikan calon yang terpilih benar-benar berkompeten dan memiliki rekam jejak baik.
“Kita harus memastikan posisi jabatan yang masih kosong diiisi oleh orang yang kapabel dan tepat sesuai aturan yang berlaku,” kata Muhidin didampingi Sekdaprov Kalsel M Syarifuddin.
Sebelumnya saat memberikan arahan kepada 11 pejabat dilantik, Gubernur juga mengingatkan agar perubahan anggaran yang terjadi pemotongan dari pusat tidak menjadi alasan menurunnya semangat kerja. Menurutnya, kondisi apa pun harus disikapi dengan semangat pelayanan dan kerja nyata kepada masyarakat.
“Perubahan anggaran jangan sampai menghambat kinerja. Jangan berkecil hati, tetap semangat karena rakyat menunggu hasil kerja kita,” pesannya.
Gubernur Muhidin turut menekankan pentingnya mempererat komunikasi antar pejabat dan menghindari munculnya kelompok-kelompok eksklusif di lingkungan birokrasi.
“Jangan bikin kelompok-kelompok kecil. Kepala dinas dan pejabat harus sering bersilaturahmi. Kita ini satu tim, harus solid membangun Banua,” tegasnya.
Gubernur juga menyoroti pentingnya evaluasi kinerja secara terbuka dan objektif. Penilaian yang jujur, kata Muhidin, diperlukan agar pemerintah dapat menempatkan orang sesuai kemampuan.
“Berilah penilaian yang sesuai. Kalau baik, katakan baik. Kalau belum, sampaikan juga. Itu penting supaya kita bisa melakukan penyesuaian bila di kemudian hari ada yang kurang cocok,” ujarnya.
Gubernur Muhidin menutup sambutannya dengan pesan reflektif bahwa jabatan bukanlah sesuatu yang bisa diminta, melainkan hasil dari kepercayaan dan dedikasi terhadap masyarakat.
“Jabatan itu bukan hadiah, tapi kepercayaan. Tugas saya sebagai gubernur adalah bekerja sebaik mungkin untuk masyarakat. Biar rakyat yang menilai kinerja kita,” pungkasnya. Ary
